Layanan Kesehatan di Medan Sangat Buruk.

Pelayanan publik dibidang kesehatan yang selama ini diberikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan kepada warga Medan masih terbilang buruk. Buktinya, beberapa program kesehatan untuk masyarakat kurang mampu yakni Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) hingga Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tidak bisa sepenuhnya dinikmati masyarakat peserta.

 

Hal ini dikatakan anggota DPRD Kota Medan Salman Alfaridzi kepada wartawan di Medan, Kamis (31/10/2013) menyikapi pelayanan kesehatan yang sejauh ini sering dikeluhkan warga miskin Kota Medan. “Selama ini pelayanan kesehatan yang menjadi kewajiban Dinkes Medan tidak dapat dirasakan masyarakat Medan, khususnya peserta program kesehatan gratis,” ungkap Salman yang duduk di Komisi B sebagai konterpart Dinkes Medan.

 

Disebutkannya, berdasarkan peraturan peserta program-program ini digratiskan dari biaya rumah sakit dan perobatan, namun banyak peserta yang rata-rata berasal dari warga kurang mampu tetap dikenakan biaya oleh pihak rumah sakit provider program kesehatan. Hal ini terjadi, kata Salman, karena kurangnya pengawasan yang dilakukan Dinkes Medan terhadap pelaksanaan program kesehatan.

 

“Pengawasan dinkes terhadap rumah sakit provider sangat kurang. Memang dinkes telah menempatkan unit pengawasan yakni duta-duta kesehatan di rumah sakit provider, tapi tidak ada dibekali pengetahuan. Selain itu, tidak ada semacam spanduk pemberitahuan program sehat di rumah sakit provider, sehingga banyak warga peserta tidak memahami mekanisme program kesehatan tersebut,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan ini.

 

Parahnya, sambung Salman, ketidakpahaman ini seolah dimanfaatkan pihak rumah sakit dengan mengenakan biaya kepada pasien peserta program. “Kita tidak tahu apakah ini faktor kesengajaan atau bukan, tapi pastinya banyak terjadi penyimpangan dan kebocoran, ini bukti lemahnya pengawasan Dinkes Medan terhadap pelaksanaan program kesehatan itu. Begitu juga program pemahaman Dinkes Medan terhadap masyarakat sangat minim,” tambahnya.

 

Selain itu, masalah pendataan peserta juga masih amburadul, sehingga banyak warga miskin Kota Medan yang tidak terdata. Hal ini juga dipengaruhi tidak sinkronnya program kesehatan pusat (Jamkesmas) dengan Kota Medan (Jamkesda dan JPKMS). “Solusinya, pemerintah harus mengcover semua warga Medan sebagai peserta program kesehatan gratis, agar semuanya dapat. Memang anggarannya sangat besar, tapi itu sudah menjadi kewajiban pemerintah yakni menjamin kesehatan warganya,” tutup Salman.

 

Masalah pelayanan kesehatan ini juga menjadi salah satu prioritas utama pembahasan dalam Rapat Paripurna Hasil Reses Ke II Tahun 2013 Anggota DPRD Kota Medan yang digelar di gedung dewan, Rabu lalu (30/10). Dari hasil reses anggota dewan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, terungkap banyak warga yang mengeluhkan pelayanan kesehatan.(sam/mdn)